NU Pemalang Kita – Pengurus Koordinator Cabang (PKC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Tengah mengecam tindakan aparat kepolisian dalam penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Desa Leban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo.
Penggeledahan yang melibatkan Polda Jawa Tengah, Polres Sukoharjo, dan personel Brimob tersebut dinilai berpotensi melampaui batas kewenangan penegakan hukum serta mencederai prinsip humanisme dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).
PMII Jateng menyoroti dugaan tindakan mendobrak dan intimidasi di lingkungan pesantren putri yang dihuni santri perempuan di bawah umur dan para ustadzah. Menurut PMII, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan ketakutan dan mengganggu rasa aman di lingkungan pendidikan.
Ketua PKC PMII Jawa Tengah, Ahmad Farichin, menegaskan bahwa kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum tidak boleh menjadi legitimasi untuk bertindak sewenang-wenang.
“Penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi tindakan yang mengabaikan hak dan martabat manusia, apalagi terhadap anak di bawah umur. Harus dilakukan sesuai prosedural dan proporsional,” tegas Ahmad Farichin.
Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyelidikan kasus pembakaran warung Mi Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
Menurut Farichin, apabila benar terdapat tindakan mendobrak dan dugaan intimidasi dalam penggeledahan tersebut, maka hal itu merupakan persoalan serius yang perlu dievaluasi. Ia menilai aparat harus mengedepankan pendekatan persuasif dan terukur, terlebih ketika berhadapan dengan lingkungan pendidikan yang dihuni anak-anak.
PMII Jateng juga menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh mengorbankan rasa aman, martabat, dan hak-hak santri.
Enam Tuntutan PMII Jateng
Atas peristiwa tersebut, PKC PMII Jawa Tengah menyampaikan enam tuntutan kepada kepolisian dan pihak terkait.
Pertama, mendesak Polri melakukan pemeriksaan internal dan evaluasi menyeluruh terhadap aparat yang terlibat dalam penggeledahan. Apabila ditemukan pelanggaran prosedur, kode etik, atau tindakan yang melampaui kewenangan, PMII meminta agar pihak yang bertanggung jawab dijatuhi sanksi sesuai ketentuan hukum.
Kedua, mendesak Polda Jawa Tengah memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar hukum, prosedur, dan pelaksanaan penggeledahan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi kepada masyarakat.
Ketiga, menolak pengalihan isu dari substansi persoalan penggeledahan. PMII menilai persoalan administrasi perizinan pesantren harus diselesaikan melalui mekanisme tersendiri dan tidak boleh dijadikan pembenaran atas tindakan yang diduga tidak humanis.
Keempat, mendesak Polda Jawa Tengah melibatkan lembaga perlindungan anak dan perempuan, termasuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), untuk memastikan perlindungan dan pemulihan terhadap santri putri yang terdampak.
Kelima, mendesak kepolisian mengusut tuntas kasus pembakaran warung Mi Babi Tepi Sawah secara profesional, objektif, dan menyeluruh untuk mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab.
Keenam, mengajak masyarakat tidak melakukan stigmatisasi terhadap pondok pesantren maupun santrinya berdasarkan asumsi dan dugaan yang belum terbukti secara hukum.
Dorong Penegakan Hukum yang Berkeadilan
PMII Jateng menegaskan bahwa penghormatan terhadap institusi kepolisian tidak berarti membenarkan setiap tindakan aparat. Kritik terhadap dugaan pelanggaran merupakan bagian dari upaya menjaga marwah institusi kepolisian dan memastikan penegakan hukum berjalan sesuai mandatnya.
“Kewenangan kepolisian harus dijalankan dengan tanggung jawab, bukan arogansi. Jangan sampai penegakan hukum justru menjadi sumber ketakutan bagi anak-anak yang sedang menimba ilmu di pesantren. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas dan pertanggungjawaban yang jelas,” demikian sikap PKC PMII Jawa Tengah.
PMII Jateng menekankan bahwa supremasi hukum harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap HAM. Penegakan hukum yang berkeadilan tidak hanya bertujuan mengungkap kebenaran, tetapi juga melindungi masyarakat dan memastikan setiap tindakan aparat dapat dipertanggungjawabkan.
